Simalungun BoaBoaNews
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH melaporkan Sengketa Tanah yang ada di Simalungun Kepada Presiden, melalui Deputi II staf Kepresiden di Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, pada Selasa 27 September 2022
Sengketa Tanah yang saat ini mencuat adalah Sengketa Tanah antara Masyarakat Timuran, Nahori Marihat Janji, Kecamatan Jawa Maraja dengan PTPN IV Bah Jambi dan Sengketa Tanah Adat antara Warga Sihaporas, Kecamatan Pematang Simalungun dengan PT TPL (Toba Pulp Lestari), yang sudah hitungan belasan tahun diperjuangkan Petani, namun selalu gagal oleh ‘Kekuatan’ kedua perusahaan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Simalungun juga melaporkan upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun mendukung Daerah Wisata Super Prioritas Danau Toba, secara khusus mempersiapkan penataan kota Parapat mulai dari sarana dan prasarana serta upaya relokasi PKL (Pedagang Kaki Lima), pada satu kawasan yang diharapkan kelak menjadi Ikon spesifikasi di kota Wisata Parapat ini sebagai bagian wilayah Simalungun yang beririsan dengan wilayah Kakdera Toba.
Saat ini Pemkab Simalungun merancang sebuah Disain sebagai jawaban sebuah Pertanyaan, Bagaimana kota Parapat ini bisa benar-benar menjadi kota Wisata yang nyaman dinikmati yang juga berdampak terhadap peningkatan potendi Ekonomi warganya.
Bagaimana Pemerintah memberikan solusi terkait PKL(Pedagang Kaki Lima) yang saat ini mengambil tempat di pinggir-pinggir Jalan Seputar kota Wisata Parapat ini, apakah akan direlokasi pada satu tempat, atau apakah bisa tetap di Pinggir Jalan dengan membangun kios-kios yang artistik di atas trotoar atau akan direlokasi di lahan PTPN-2 dan PTPN-3 dengan konsep kerja sama pemanfaatan lahan kosong milik PTPN-2 dan PTPN-3,”kata Bupati menjelaskan.
Kami berharap melalui Kementerian BUMN dapat memberikan dukungan dan bantuan terhadap Rancangan ini lanjut Bupati berharap.
Kota Parapat yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi Prioritas Program Kementrian Pariwisata memang telah merencanakan pembangunan beberapa pasar, maka sebagai bentuk dukungan, kami dari Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap agar usulan kami tentang area PTPN 2 dan 3 menjadi Perhatian Kementerian Pariwisata sebagai lokasi pembangunan Pasar yang baru.
“Kami juga berharap Kementerian dapat memperbaiki dan memfasilitasi penyediaan infrastruktur di Simalungun yang mendukung Program Pariwisata seperti jalan-jalan Rusak dapat segera diperbaikan, mengingat infrastruktur jalan di Simalungun sangat memprihatinkan terutama jalan utama pintu masuk ke kawasan kota wisata Parapat, lanjut Bupati menjelaskan.
Pada kesempatan itu, Bupati Simalungun juga melaporkan masih rendahnya kwalitas pendidikan di Simalungun yang jauh tertinggal dengan daerah lain, kurangnya tenaga pendidik yang berkwalitas serta sarana dan prasarana yang masih sangat minum.
“Kami memohon bantuan Presiden untuk meningkatkan pembagunan Sarana dan Prasarana Sekolah di wilayah Simalungun, sebagaimana telah kami usulkan seduai pengelompokan skala prioritas sekolah yang kami rencanakan, ucap Bupati mengakhiri.
Pada kesempatan itu Deputy II Staf Kepresidenan menyambut baik laporan dan usulan Bupati Simalungun dan berjanji segera menyampaikan kepada Presiden.(tavi)
