Pematangsiantar, Boa Boa News
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengikuti kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara Serentak se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara virtual, Kamis (19/2-2026).
Hal yang sama dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi dan sejumlah pimpinan OPD, serta mewakili BPK RI Perwakilan Sumut, dari Command Center Balai Kota Pematangsiantar.
Dalam Entry Meeting tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut H Surya Bsc meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta pemerintah kabupaten/kota bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan BPK RI. Ia menegaskan pentingnya membantu tim pemeriksa dengan menyediakan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.
BPK RI, lanjutnya, telah memulai pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 sejak 18 Februari 2026. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026 dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan tim pemeriksa,” kata Surya.
Ia berharap pemerintah daerah (pemda) yang belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memperoleh predikat tersebut pada LKPD 2025. Sehingga tata kelola keuangan pemerintah daerah di Sumut terus meningkat.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang SE MSi Ak CA CFrA CPA (Aust) CSFA ACPA GRCP GRCA ERMAP, mengatakan audit bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia juga berharap, melalui audit, risiko pengelolaan keuangan pemda dapat dimitigasi.
“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” ujar Paula. (gar)
