Simalungun, BoaBoaNews, 6/3-2021
Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun, yg terdiri dari Juarsa Siagian sebagai Wakil Ketua Komisi didampingi Anggota Bernard Damanik dan Jaser Gultom, masing2 dari Fraksi: Gerindra,Nasdem dan PDI-P, berkunjung ke Kecamatan Dolok Panribuan dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan, Kabupaten Simalungun.
Dalam RDP tersebut, Aron Sitorus selaku Korwil Pendidikan Kecamatan, melaporkan bahwa Kecamatan ini kekurangan Guru SD sebanyak 111 orang untuk memenuhi tenaga guru di 34 SD Negeri dan 1 Swasta serta 44 orang Guru di 4 SMP Negeri dan 1 Swasta.
Saat ini Tenaga Guru PNS di SD hanya 103 orang. Untuk memenuhi kebutuhan minimal, Dinas Pendidikan merekrut 6 guru P3K, 55 Guru Honor/PTT dan 47 Guru Komite, sedangkan untuk SMP direkrut Guru P3K 2orang, Guru PTT/Honor 17 orang dan Guru Komite 27 orang. Yang dimaksud Guru Komite adalah Inisiatip Orang Tua Siswa yang diwakili Anggota Komite Sekolah, merekrut Guru, melalui Kasek untuk memenuhi kebutuhan minimal Guru di masing-masing Sekolah yang honornya dibayar oleh Orangtua siswa yg disalurkan melalui Dana Komite, ucap Aron Sitorus menjelaskan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Simalungun, Juarsa Siagian mengatakan, bahwa kehadiran mereka di Korwil ini adalah untuk menampung keluhan, Masyarakat, Tenaga Pendidikan dan Korwil tentang wilayah Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat. Pendidikan sebagai pilar utama pencerdasan Bangsa, harus selalu di seriusi agar kesejahteraan bangsa terus menerus diperbaiki.
Juarsa menambahkan bahwa DPRD bukan mau mencari cari kesalahan, namun justru hadir untuk menggalu informasi yang akurat demi meningkatlan mutu Pendidikan secara keseluruhan.
Juarsa menekankan agar SK perpanjangan Guru Honor jangan sampai ada Kutipan, langkanya pasokan Guru PNS dari Pemerintah Pusat, memaksa Daerah berimprovisasi dengan merekrut guru Honor Daerah, demi memenuhi kebutuhan Tendik di daerah, meskipun terpaksa mengurangi Anggaran untuk Pembangunan, karena sesungguhnya Pembangunan jiwa masyarakat melalui Pendidikan, adalah yang paling urgen.
Bernad Damanik sebagai pembicara selanjutnya mengatakan agar Korwil Aron Sitorus dan Jajarannya pro aktip berkordinasi dengan Komisi IV yang membidangi Pendidikan. Terutama untuk mencari solusi ketika keluhan-keluhan masyarakat maupun Tenaga Kependidikan, menemui jalan buntu, Komisi IV adalah saluran efektip terutama ketika keluhan-keluhan itu menyangkut Sarana,Prasarana dan Tenaga Kependidikan.
Bernad menambahkan untuk memenuhi akkurasi Data, Tenaga IT di setiap Sekolah benar-benar menguasai teknologi IT, agar Data-data,baik Data kesiswaan, Data Sarpras serta Laporan-laporan, baik Pembelanjaan Anggaran Dana BOS, begitu juga Kaporan proses Belajar-Mengajar mapun laporan penting lainnya, dapat dusajikan secara systematis dan transparan sesuai dengan aturan-aturan baku lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Korwil tidak menjelaskan jumlah Siswa SD maupun SMP yang belajar diseluruh SD dan SMP Negeri maupun Swasta, demikian juga kondisi Sarana dan Prasana, semisal berapa persen Gedung Sekolah yang dalam kondisi baik 100%, yang rusak 25%, 50% atau Rusak Berat,cdemikian juga tentang kelengkapan Buku-Pelajaran dan kebutuhan lainnya, untuk kelengkapan proses Belajar Siswa yang memadai. (Mat/02).
