Simalungun, Boa Boa News
Pemborosan uang negara ditengarai sedang terjadi di Pemkab Simalungun. Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dengan wakilnya Zony Waldi, diduga memerintahkan pencetakan majalah internal Pemkab Simalungun, Majalah Haroan Bolon, menggunakan ABPD sebesar Rp950 juta.
Plt Kadis Infokom Pemkab Simalungun SML Simangunsong yang menjadi Pemimpin Redaksi Haroan Bolon saat dikonfirmasi Boaboanews melalui pesan WA, Kamis (07/07/2022), tidak banyak menjawab. Dia hanya menjawab anggaran untuk majalah itu sebesar Rp950 juta.
“Anggaran Rp950 juta, majalah didistribusikan tanpa dipungut biaya”. Demikian jawaban singkatnya melalui pesan WA. Ditanya lebih lanjut, dia meminta mengontak “sekdis”.
“Coba kontak sekdis pak, saya sdng menunggu bupati memSuki lap.Merdeka.” Demikian balasannya di WA tanpa ada perubahan satu karakterpun.
Baca Juga : Festival Seni Budaya Tari se-Hutabayu Raja Berlangsung Meriah
Walau menggunakan APBD Simalungun, namun diduga, DPRD Simalungun tidak tahu ada pengalokasian ABPD Simalungun Tahun 2022 sebesar Rp950 juta untuk mencetak majalah.
Anggota DPRD Simalungun dari Partai Nasdem, Bernhard Damanik yang terkenal vokal selama ini mengatakan anggaran itu sepertinya tidak pernah dibahas. Jika majalah itu ternyata dari APBD, lanjut dia, tidak bisa diperjualbelikan.
Sebelumnya, majalah yang dibiayai APBD Simalungun itu ramai dibicarakan menjadi ajang bisnis. Sasarannya adalah pangulu (kepala desa), lurah, kepala sekolah (SD dan SMP), kepala puskesma, camat hingga kepala OPD di Pemkab Simalungun.
Informasi terakhir, kepala sekolah dan pangulu menyebutkan, majalah itu datang sekali sebulan dan mereka membayar Rp50.000 per terbitan. Tapi, majalah itu tidak tetap tentu datang setiap bulan. Namun, baik kepala sekolah dan pangulu itu. tidak bersedia nama mereka dipublis. Khususnya kepala sekolah, karena takut dicopot dari jabatannya.
Kejahatan Anggaran
Terkait adanya penggunaan APBD yang tidak dibahas atau tidak diketahui DPRD Simalungun seperti anggaran cetak majalah itu, kata Ketua Forum Untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) Siantar Simalungun Oktavianus Rumahorbo, merupakan bagian dari kejahatan anggaran.
Baca Juga : Wakil Bupati Simalungun Launching BIAN
“Itu praktik kejahatan anggaran. Kami FUTRA, tertarik dengan dugaan kejahatan ini. Kami akan dalami. Begitu secara resmi ada keterangan dari DPRD Simalungun bahwa anggaran Rp950 juta itu tidak ada mereka bahas untuk cetak majalah Haroan Bolon, jelas ini kejahatan anggaran. Hukumannya pidana,” ujar Oktavianus yang sejak tahun 2000 aktif menjadi pengamat kebijakan anggaran di Siantar Simalungun.
Dia mengatakan, penggunaan APBD itu tidak boleh suka-suka. Harus memperhatikan banyak hal, salah satunya, goal-nya apa, harus menggunakan APBD. Jika sekadar memindahkan apa yang sedang dikerjakan OPD atau kegiatan Pemkab Simalungun lainnya, via WAG saja itu sudah cukup.
“Gunakan saja teknologi kalau sekadar mau menginformasikan masing-masing OPD sedang dan sudah melakukan apa. Itulah gunanya WAG. Tidak perlu APBD ke situ. Sekelas kementerian saja, mereka saling berbagi informasi internal pakai WAG. Sangat efektif dan efisien. Kalau katanya untuk masyarakat, masyarakat yang mana? Saya sebagai warga Simalungun belum pernah terima majalah itu,” ujar Oktavianus.(dedi/dedi)
