Pematangsiantar, Boaboanews.com
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar meraih Universal Health Coverage (UHC) Award, yang diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin, diterima langsung oleh Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (8/8-2024).
Anugerah UHC Award Tahun 2024 dinilai sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.
dr Susanti menyampaikan Pemko Pematangsiantar akan terus memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama yang terkendala finansial. Sehingga hanya dengan menunjukkan KTP sudah bisa berobat.
dr Susanti menargetkan Kota Pematangsiantar 100 persen kepesertaan JKN di tahun 2024.
Artinya, sebut Susanti, semua penduduk Kota Pematangsiantar tidak terkendala dalam mengakses kesehatan. Menurut Dia, saat ini kepesertaan JKN Kota Pematangsiantar sebesar 98,6 persen.
Di acara tersebut, Wapres Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh kepala daerah agar memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas, berikut kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Khususnya yang berada di perbatasan atau kepulauan.
“Saya mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN, minimal 95 persen dari total penduduk. Saya harap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” sebut Ma’ruf Amin.
Kepada kepala daerah, Ma’ruf Amin menekankan agar terus memperluas jangkauan UHC hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan sosialisasi pentingnya kepesertaan JKN.
“Pemda harus mendorong agar setiap yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS. Gunakan media yang solutif dan evaluasi sistem pembayarannya. Bisa dalam program restruksturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi iurannya,” jelas Ma’ruf Amin. (gar)
