Simalungun (BoaBoaNews)- Bantuan Pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dihentikan oleh Pemdamping PKH Esa Ferawaty Simanjuntak secara sepihak , diprotes keras oleh Nuriana Marpaung (55 ) warga Balata III Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun.
Hal ini disampaikan oleh Nuriana Marpaung saat ditemui dikediamannya pada hari Sabtu (13/3) sekira jam 11.00 wib.
Menurut Nuriana yang masih menumpang tempat tinggal di rumah orangtuanya di Balata III Kelurahan Tiga Balata bahwa sejak bulan Oktober 2020 dirinya tidak lagi menerima PKH hingga sekarang, yang biasanya dia terima 300 perbulan. Akibatnya untuk menutupi uang sekolah anaknya perbulan terpaksa meminjam koperasi harian alias rentenir.
” Anak saya 2 lagi masih sekolah, satu SMA dan satu lagi SMP. Selama ini untuk menyekolahkan anak anak kami hingga kuliah saya berutang sana-sini. Saya bekerja sebagai Buruh Tani di ladang orang,kadang bekerja terkadang nganggur, karena tidak setuap hari ada orang mempekerjakan saya, sedangkan suami saya hanya seorang supir angkot.
Saya tidak mempunyai harta atau apapun yang bisa saya jual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, terutama untuk biaya pendidikan anak saya. Namun tibatiba nama saya selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dicoret oleh Esa Ferawaty Simanjuntak selaku Pendamping PKH. Entah dasar apa saya tidak mengerti. Pada hal Bantuan pemerintah itu sangat membantu kami menyekolahkan anak-anak ini,” tutur Nuriana sambil meneteskan air mata.
Dikisahkan Nuariana bahwa sebelumnya dia sudah mempertanyakan kepada Esa tepatnya di Kantor Kelurahan Tiga balata apa sebabnya namanya di coret sebagai penerima PKH sembari memohon agar tetap sebagai KPM. Namun Pendamping PKH tidak dapat memberi penjelasan.
” Saya sudah tanyakan kepada Esa kenapa PKH saya dihentikan. Tetapi Esa tidak dapat memberikan penjelasan. Sampai saya menangis di hadapannya saat ketemu di Kantor Kelurahan Tiga Balata beberapa waktu lalu, bermohon agar saya tetap mendapatkan bantuan PKH sebab anak saya yang sekokah ada dua orang lagi. Dan saya juga tidak memiliki harta apapun .Rumah tempat tinggal aja menumpang di rumah orang tua,” tutur Nuriana beranak lima ini.
Lanjutnya lagi menurutnya bahwa program tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena terdapat warga Masyarakat yang di nilai perekonomiannya menengah keatas justru menerima bantuan tersebut.
“Jika diperhatikan kebanyakan penerima bantuan justru orang berada, ada yang rumahnya gedong ada juga yang persawahannya lebar ini justru malah mendapatkan bantuan itu, sedangkan yang jelas-jelas orang tidak mampu justru malah tidak menerima apapun”, protes Nuriana keras.
Hal yang sama disampaikan oleh Horma br Manihuruk (54) warga setempat kalau dirinya juga di coret sebagai KPM PKH.” Nama saya juga di coret sementara anak saya masih ada uang sekolah.Saya hanya jual daging aili. Juga mertua saya Fatima br Napitupulu (80) juga tidak menerima bantuan apa sementara mertua saya sudah lansia dan Disabilitasi.
” Saya juga heran melihat kinerja dari pada pendamping PKH Esa Simanjuntak. Diduga ada nepotisme karena Esa juga adalah warga Tiga balata. Bayangkan orang yang betul-betul mampu ekonominya masih terdaftar sebagai KPM PKH. Saya menduga bantuan pemerintah berupa program Bapak Pesiden Jokowi tidak tepat sasaran. Kami meminta kepada Dinas Sosial Simalungun maupun pemerintah kabupaten Simalungun agar mengevaluasi kinerja Pendamping PKH Esa Simanjuntak. Sebaiknya di data ulang karena besar dugaan salah sasaran,” ucap Horma.
Sementara Pendamping PKH Esa Simanjuntak di konfirmasi melalui Pesan Whatt App, beberapa waktu lalu, apa alasannya mencoret nama KPM diatas dan bahkan masih banyak yang lain, tidak bersedia memberikan penjelasan. Esa hanya menjawab bahwa alasannya sudah dijelaskan kepada yang bersangkutan. “Kepada kedua ibu tersebut sudah menerima penjelasan dari saya,” jawab Esa berdalih.
Melihat banyaknya keluhan masyarakat di Tiga Balata terkait kinerja Pendamping PKH maka diminta kepada Dinas Sosial maupun pemerintah setempat agar memvalidasi data penerima PKH agar tidak salah sasaran. Besar dugaan pendataan KPM diduga adanya Nepotisme atau kepentingan seseorang.(MW-007)
Foto Atas: Nuriana Marpaung
Bawah : Orang tua Horma Manihuruk yang mengidap Disabilitasi
