Pematang Siantar, Boa Boa News
Data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Pematang Siantar 8,63 persen. Sementara di tahun 2022 sudah menurun menjadi 7,88 persen. Angka tersebut masih dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumut dan Nasional.
Hal itu disampaikan Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP, saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2023 di Ruang Serbaguna Balaikota, Selasa (7/11-2023).
Dari informasi tersebut, lanjut wali kota, dapat dilihat kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar telah berperan dalam mengurangi persentase penduduk miskin di Kota Pematang Siantar.
Permasalahan kemiskinan ekstrem, menurut dia, juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia yang juga menjadi isu prioritas untuk diselesaikan.
Namun demikian, di tahun 2023 berdasarkan data P3KE, masih ada 25.902 keluarga yang masih perlu penanganan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pematang Siantar.
Sedangkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan angka kemiskinan di level 7 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di angka 0 persen.
Untuk mewujudkannya, sebut Wali Kota Susanti lagi, maka gerakan penanggulangan kemiskinan dimaknai dengan landasan filosofis Kota Pematang Siantar “Sapangambei Manoktok Hitei”, yang artinya “seiring dan sejalan untuk mencapai tujuan” sebagai komitmen dalam membangun Kota Pematang Siantar.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Pematang Siantar Dedi Idris Harahap STP MSi menjelaskan, maksud dan tujuan rapat koordinasi ini untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penguatan penanganan kemiskinan di Pematang Siantar. (Togar Sinaga)
