Pematang Siantar, Boa Boa News
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA beserta para kepala daerah lainnya, ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran (TA) 2024 bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), di Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta Selatan, Kamis (14/3-2024).
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, rekrutmen ASN kali ini sangat penting dengan prioritas pemenuhan pada talenta digital, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta sumber daya manusia (SDM) ASN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anas mengatakan pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah menetapkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan ASN nasional tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian/lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174.
Rakor diisi pemaparan kebijakan terkait pengadaan ASN TA 2024 oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya, serta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Kemudian dilanjutkan diskusi panel terkait teknis perencanaan kebutuhan ASN serta kebijakan terkait PAN-RB.
Rakor juga dirangkai penyerahan Surat Keputusan (SK) MenPAN-RB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti mengutarakan, rakor tersebut sangat penting karena terkait persiapan pengadaan ASN TA 2024, serta membahas agenda strategis dan merupakan kepentingan daerah.
“Ini agenda strategis dan merupakan kepentingan daerah dalam rangka membahas Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024,” ujar dr Susanti.
Rakor dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala LKPP Hendra Prihadi, Plt Kepala LAN M Taufiq, Kepala ANRI Imam Gunarto, para kepala daerah, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. (Togar Sinaga)
